Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang

Abstrak

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri semakin menegaskan kebijakannya untuk menerapkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah  langkah penyelesaian masalah diluar mekanisme penegakan hukum yang bersifat retributif. Pada keadilan restoratif, berlaku azas ultimum remedium, dimana pemidanaan merupakan alternatif terakhir penghukuman suatu tindak pidana. Oleh karena itu, perlu ada pendalaman bagi anggota Bhabinkamtibmas tentang penerapan Keadilan Restoratif. Tujuannya adalah agar anggota Bhabinkamtibmas dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan binaannya.  Metoda yang dilakukan adalah dengan diskusi interaktif atas berbagai persoalan yang ditemui di lapangan dan penyampaian materi pembelajaran oleh Abdimas. Berdasarkan hasil pelaksanaan selama PkM, ada peningkatan pengetahuan diantara para Anggota Bhabinkamtibmas, terutama pendalaman tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif, komunikasi dan manajemen konflik. Diharapkan hal itu dapat meningkatkan profesionalisme anggota Bhabinkamtibmas dalam menerapkan Keadilan Restoratif sesuai dengan bidang tugasnya.